Bontang – Senin, 27 April 2026 pukul 08.00 WITA, Halaman Kantor DPMPTSP di Jl. Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, menjadi saksi khidmatnya Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 Tahun 2026. Dengan mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”, upacara dipimpin langsung Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, sebagai Inspektur Upacara.
Hadir dalam upacara tersebut jajaran Forkopimda dan tamu undangan, antara lain Pj. Sekretaris Daerah Kota Bontang Drs. Akhmad Suharto, M.Si, Wakapolres Bontang Kompol Ropiyani, SH mewakili Kapolres, Kasdim 0908/Btg Mayor Arh Asep Supriyatna mewakili Dandim, serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri, Pengadilan Agama, Danyon Arhanud 7/ABC, Dansubdenpom VI/1-2, Danpos AL, Korwil BIN, Bea Cukai, KSOP Kelas II, BNN, Imigrasi, para Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan Lurah se-Bontang, hingga pimpinan BUMN/BUMD.
Bertindak sebagai Perwira Upacara Kapten Inf Niko Katanni dan Komandan Upacara Kapten Arh Tirta Damara Fajrin., S.Tr. (Han). Pasukan upacara terdiri dari gabungan TNI-Polri, Satpol PP, Damkar, BPBD, ASN Pemkot Bontang, PPM, serta Pramuka Kwarcab Bontang yang tampil tertib dan penuh semangat.
Rangkaian upacara diawali pembacaan Sejarah Singkat Hari Otonomi Daerah, dilanjutkan menyanyikan Indonesia Raya, mengheningkan cipta, hingga amanat Menteri Dalam Negeri RI Muhammad Tito Karnavian yang dibacakan Wali Kota Bontang. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 menjadi momentum merefleksikan semangat desentralisasi, memperkuat kemandirian daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Bagi Kota Bontang yang kini memasuki usia ke-27 tahun, momentum ini sekaligus menjadi pengingat untuk terus berbenah, berinovasi, dan mengoptimalkan potensi lokal.
Tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita” menekankan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam mewujudkan delapan perhatian strategis nasional, mulai dari swasembada pangan dan energi, pengelolaan sumber daya air, hingga reformasi birokrasi dan penegakan hukum. Disebutkan pula enam langkah strategis, seperti integrasi perencanaan anggaran, digitalisasi birokrasi, penguatan fiskal daerah, hingga fokus pada layanan dasar dan pengentasan ketimpangan. Arahan Presiden RI untuk efisiensi dan penghematan anggaran juga ditekankan, agar setiap kegiatan pemerintahan memberi nilai tambah langsung bagi masyarakat tanpa pemborosan.
Upacara ditutup dengan doa oleh Kepala Kantor Kemenag Bontang. Semangat otonomi daerah kembali ditegaskan sebagai pendorong kolaborasi pusat dan daerah demi Indonesia yang adil, merata, dan berkelanjutan.
Humas Polres Bontang