SINAK — Kehadiran personel Operasi Damai Cartenz 2026 di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, tidak hanya ditandai dengan patroli keamanan, tetapi juga dengan sentuhan kemanusiaan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pada Selasa, 21 Januari 2026, personel Korps Brimob Polri yang tergabung dalam Satgas Tindak Operasi Damai Cartenz 2026 turun langsung ke tengah warga untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis sekaligus melaksanakan patroli kamtibmas.

Sejak pagi hari, personel Satgas terlihat menyambangi rumah-rumah warga dan titik-titik aktivitas masyarakat. Dengan perlengkapan medis sederhana, mereka melayani pemeriksaan kesehatan, membagikan obat-obatan, serta memberikan edukasi kesehatan dasar. Anak-anak, orang tua, hingga lansia tampak antusias dan merasa nyaman saat berinteraksi langsung dengan personel Polri yang melayani dengan ramah dan penuh empati.

Di sela pelayanan kesehatan, patroli kamtibmas dilakukan secara dialogis. Personel menyapa warga, berbincang ringan, dan mendengarkan keluhan maupun harapan masyarakat terkait situasi keamanan di lingkungan mereka. Pendekatan ini menghadirkan suasana yang hangat, di mana kehadiran Polri tidak hanya dirasakan sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai sahabat yang peduli terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kaops Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi kunci utama dalam membangun kedamaian yang berkelanjutan di Papua. Menurutnya, keamanan dan kesejahteraan masyarakat harus berjalan beriringan.

“Operasi Damai Cartenz 2026 tidak hanya bertugas menjaga keamanan, tetapi juga menghadirkan rasa damai melalui pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ketika Polri hadir dengan hati, melayani dan mendengar, di situlah kedamaian tumbuh,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Ia menambahkan bahwa kegiatan pelayanan kesehatan dan patroli dialogis merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sekaligus memperkuat hubungan yang harmonis di daerah penugasan.

Respons positif pun datang dari warga Distrik Sinak. Tokoh masyarakat setempat, Yulius Murib, mengungkapkan bahwa kehadiran personel Operasi Damai Cartenz 2026 membawa rasa tenang dan harapan bagi masyarakat.

“Polisi datang dengan cara yang baik. Mereka memeriksa kesehatan kami, berbicara dengan kami, dan menjaga keamanan kampung. Kami merasa diperhatikan dan tidak sendirian. Ini membuat kami lebih tenang dan merasa damai,” ujar Yulius Murib.

Selama kegiatan berlangsung, situasi Distrik Sinak terpantau aman dan kondusif. Pelayanan kesehatan gratis yang dibarengi patroli kamtibmas dialogis ini menjadi cerminan komitmen Operasi Damai Cartenz 2026 dalam menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai, melalui pendekatan humanis yang hadir langsung di tengah kehidupan masyarakat.

INTAN JAYA — Personel Operasi Damai Cartenz 2026, DPP Briptu Bagas Al-Bayyinah A.S, melaksanakan kegiatan patroli wilayah yang dibarengi dengan pendekatan humanis di sektor Intan Jaya. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Polri dalam menjaga situasi keamanan tetap kondusif sekaligus membangun kedekatan dan kepercayaan masyarakat di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, Briptu Bagas tidak hanya melakukan patroli pengamanan, tetapi juga berinteraksi langsung dengan warga sekitar. Melalui dialog dan sapaan, personel Operasi Damai Cartenz berupaya mendengarkan aspirasi masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas sebagai bentuk kehadiran Polri yang ramah, terbuka, dan peduli terhadap kondisi sosial warga Intan Jaya.

Kaops Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa patroli yang disertai pendekatan humanis merupakan kunci dalam menciptakan kedamaian yang berkelanjutan di Papua.

“Kedamaian tidak hanya dijaga melalui pengamanan wilayah, tetapi juga melalui kehadiran aparat yang mampu merangkul masyarakat dengan sikap humanis, menghormati kearifan lokal, dan membangun kepercayaan. Operasi Damai Cartenz 2026 hadir untuk memastikan masyarakat merasa aman dan dilindungi,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Kegiatan patroli humanis ini mendapat respons positif dari masyarakat setempat. Salah seorang warga dengan inisial A menyampaikan bahwa kehadiran personel Operasi Damai Cartenz memberikan rasa aman dan ketenangan bagi warga Intan Jaya.

“Kami merasa lebih tenang karena polisi sering datang menyapa dan berbicara dengan masyarakat. Mereka tidak hanya patroli, tetapi juga peduli dengan kondisi kami. Ini membuat kami merasa diperhatikan,” ungkapnya.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di wilayah Intan Jaya terpantau aman dan kondusif. Patroli humanis yang dilaksanakan oleh personel Operasi Damai Cartenz 2026 ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam menjaga Papua tetap aman dan damai, sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat.

Jakarta — Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta sejak Rabu malam hingga Kamis (22/1/2026) menyebabkan banjir dan genangan di sejumlah ruas jalan utama. Kondisi ini langsung direspons cepat oleh Polda Metro Jaya dengan mengerahkan personel gabungan dari Brimob, Direktorat Lalu Lintas, dan Polair guna memastikan keselamatan masyarakat, menjaga kelancaran arus lalu lintas, serta menjamin aktivitas publik tetap berjalan di tengah situasi darurat.

Sejumlah titik yang terdampak langsung banjir di Jakarta menjadi fokus utama penanganan, di antaranya Jl. Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, khususnya di sekitar Kantor Lurah Kampung Melayu. Kehadiran personel di lapangan tidak hanya berfungsi melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas, tetapi juga membantu evakuasi warga serta memberikan pertolongan cepat kepada masyarakat yang terdampak.

Di lapangan, Brimob disiagakan untuk mendukung kesiapsiagaan evakuasi dan pengamanan wilayah, Ditlantas melaksanakan pengaturan serta pengalihan arus lalu lintas secara terukur dan sistematis, sementara Polair dikerahkan untuk mendukung operasi kemanusiaan di wilayah rawan genangan dan akses perairan. Seluruh unsur bekerja dalam satu komando terpadu agar penanganan berlangsung cepat, tepat, dan humanis.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa langkah cepat jajaran Polda Metro Jaya merupakan bagian dari kesiapsiagaan Polri secara nasional dalam merespons potensi bencana hidrometeorologi yang terjadi di berbagai wilayah. Menurutnya, Polri mengedepankan kecepatan respons dan kehadiran negara di tengah masyarakat ketika bencana.

“Di Jakarta, personel bergerak cepat melakukan pengamanan, evakuasi, dan pengaturan lalu lintas. Secara nasional, Polri bersama TNI dan seluruh unsur terkait telah menyiagakan kekuatan penuh untuk memastikan keselamatan masyarakat serta mempercepat penanganan dampak bencana,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Sejalan dengan perkembangan situasi di Jakarta dan sejumlah daerah l”secara nasional, Polri bersama TNI dan instansi terkait menyiagakan 128.247 personel gabungan secara nasional dalam rangka kesiapan tanggap bencana. Kekuatan tersebut terdiri dari 71.012 personel Polri, 13.291 personel TNI, 8.290 personel BPBD, 4.022 personel Basarnas, 8.979 personel Satpol PP, serta 22.653 personel dari unsur lainnya. Seluruh personel disiagakan untuk mendukung evakuasi korban, pengamanan wilayah, distribusi bantuan, layanan kesehatan, hingga pemulihan pascabencana secara terpadu.

Sementara itu, BMKG dalam peringatan dini Kamis (22/1/2026) menyebutkan bahwa wilayah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, serta sejumlah daerah lain di Indonesia masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang, yang dapat memicu banjir dan genangan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan, khususnya di wilayah rawan banjir dan bantaran sungai.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak memaksakan melintas di jalur tergenang, selalu mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan call center 110. Polri menegaskan komitmennya untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, sekaligus memastikan setiap perkembangan situasi segera diketahui masyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai telah memberikan pertimbangan hukum yang tegas, jelas, dan komprehensif dalam Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H., saat mengawali analisis hukumnya terhadap putusan tersebut.

Menurut Prof Juanda, Mahkamah dalam pertimbangannya menguraikan fakta dan argumentasi hukum secara luas, rasional, serta objektif dengan pendekatan filosofis, yuridis normatif, sistemik, dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa secara substansi, putusan tersebut tidak mengubah norma yang terdapat dalam pasal-pasal yang dimohonkan oleh para pemohon.

“Putusan MK Nomor 223 ini secara prinsipil sejiwa dengan semangat yang terkandung dalam Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025,” ujar Prof Juanda.
Karena itu, lanjutnya, Putusan MK 223 tidak memiliki implikasi atau konsekuensi hukum apa pun terhadap status dan hak anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahkan, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah secara tegas menyatakan bahwa penilaian terhadap suatu norma undang-undang tidak dapat dilakukan secara parsial, tunggal, dan non-sistemik. MK menekankan pentingnya keterkaitan antara UU ASN dan UU Kepolisian, sehingga dalam konteks ini Mahkamah memandang UU ASN sebagai lex specialis terhadap UU Kepolisian.

Berdasarkan argumentasi hukum tersebut, Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa anggota Polri aktif tidak dilarang menduduki jabatan ASN tertentu pada instansi pusat, sepanjang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ditentukan dalam UU ASN dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Persyaratan tersebut antara lain: jabatan ASN yang diduduki memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian, anggota Polri aktif memenuhi jenjang kepangkatan dan jabatan yang dibutuhkan, adanya permintaan khusus dari pimpinan instansi pusat sesuai kebutuhan dan keahlian, serta mengikuti seluruh prosedur yang berlaku.

Prof Juanda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU mengungkapkan bahwa sejak awal permohonan perkara ini didaftarkan ke MK, dirinya telah memprediksi putusan Mahkamah akan dinyatakan tidak diterima atau ditolak. Menurutnya, tidak mungkin Mahkamah mengeluarkan putusan yang tidak konsisten dengan jiwa dan semangat Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025.

“Prediksi ini tentu bisa saja keliru apabila hakim MK tidak konsisten dengan putusan sebelumnya, dan itu memang pernah terjadi. Namun alhamdulillah, dalam Putusan MK Nomor 223 ini, Mahkamah Konstitusi konsisten,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi sikap para Hakim Konstitusi dan berharap MK terus menjaga konsistensi dalam menegakkan konstitusi secara adil dan benar.
Mengakhiri pandangan hukumnya, Prof Juanda memberikan catatan penting atas pertimbangan hukum MK dalam Putusan Nomor 223. Ia menilai ke depan perlu ada pengaturan lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepolisian, khususnya terkait jenis-jenis jabatan serta kementerian atau lembaga yang memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian.

Selain itu, dibutuhkan pula Peraturan Pemerintah yang mengatur mekanisme dan persyaratan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan ASN tertentu di instansi pusat.

Catatan tersebut, menurut Prof Juanda, sejalan dengan pandangan yang sebelumnya telah ia sampaikan dalam berbagai tulisan dan paparan terkait Putusan MK Nomor 114 serta Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025. Guru Besar Hukum Tata Negara yang dikukuhkan sejak tahun 2006 ini pun menutup analisis hukumnya dengan menegaskan pentingnya kejelasan regulasi sebagai implementasi putusan Mahkamah Konstitusi.

DEKAI — Kaops Damai Cartenz 2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Operasi Damai Cartenz berkomitmen menjaga kedamaian Papua dengan menjamin setiap proses demokrasi berjalan secara aman, tertib, dan bermartabat.

“Operasi Damai Cartenz 2026 hadir untuk menjaga Papua tetap aman dan damai. Penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dihormati. Tugas kami adalah memastikan ruang demokrasi berjalan dengan aman, tertib, dan tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat,” tegas Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Sejalan dengan komitmen tersebut, personel Operasi Damai Cartenz bersama Polres Yahukimo yang didukung Brimob BKO Polda Papua melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia yang berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, Rabu (21/1/2026).

Sebelum menuju Kantor DPRD, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di kawasan Jam Kota Dekai. Sekitar ±500 orang massa kemudian bergerak secara tertib dengan berjalan kaki melintasi sejumlah ruas jalan utama Kota Dekai, menggunakan satu unit kendaraan roda empat serta puluhan kendaraan roda dua.

Setibanya di Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo, massa menyampaikan aspirasi dan pernyataan sikap yang pada intinya menolak militerisme, pembangunan pos-pos militer, investasi, proyek strategis nasional, serta rencana pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Kabupaten Yahukimo. Aspirasi tersebut disampaikan melalui orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta penyerahan dokumen resmi kepada DPRD Kabupaten Yahukimo.

Dalam aksi tersebut, sejumlah perwakilan massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, tokoh adat, pelajar, mama-mama Yahukimo, serta elemen masyarakat turut menyampaikan pandangan dan tuntutan mereka terkait situasi keamanan, aktivitas masyarakat sipil, serta kondisi sosial yang dirasakan di beberapa wilayah Kabupaten Yahukimo.

Pada pukul 13.15 WIT, Front Mahasiswa Yahukimo Se-Indonesia secara resmi menyerahkan pernyataan sikap kepada DPRD Kabupaten Yahukimo. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yahukimo, Minggituk Kobak, S.Si, menyampaikan bahwa DPRD menerima seluruh aspirasi tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku dengan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

Selama berlangsungnya aksi, pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup oleh gabungan personel Polres Yahukimo, Brimob BKO Polda Papua, serta Satgas Operasi Damai Cartenz. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, aman, dan tidak menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kapolres Yahukimo AKBP Zet Saalino, S.H., M.H., menegaskan bahwa Polri menghormati kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum sebagai hak konstitusional warga negara, selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Polri hadir untuk menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat. Kami menghormati penyampaian aspirasi secara damai, dan pengamanan dilakukan agar situasi kamtibmas di Kabupaten Yahukimo tetap kondusif,” ujar Kapolres Yahukimo.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Yahukimo, Minggituk Kobak, mengapresiasi langkah pengamanan yang dilakukan aparat keamanan sehingga aksi unjuk rasa dapat berlangsung dengan aman dan tertib.

“Kami melihat aparat keamanan menjalankan tugas secara profesional dan humanis. Aspirasi masyarakat tersampaikan dengan baik dan situasi tetap kondusif. Ini penting untuk menjaga Yahukimo tetap aman dan damai,” ungkapnya.

Usai penyampaian aspirasi, massa aksi secara bertahap meninggalkan Kantor DPRD Kabupaten Yahukimo. Seluruh rangkaian kegiatan dinyatakan selesai dengan situasi aman, tertib, dan kondusif sebagai bagian dari komitmen bersama menjaga kedamaian di Kabupaten Yahukimo melalui Operasi Damai Cartenz 2026.

Pegunungan Bintang – Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan asistensi dan kunjungan ke Pos Komando Taktis (Poskotis) 431/SSP/3/3 Kostrad Den 4 Rajawali di Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan, pada Rabu (21/1/2026) sore, guna meninjau kesiapsiagaan personel sekaligus memberikan motivasi kepada aparat TNI-Polri yang bertugas di wilayah pegunungan.

Kegiatan asistensi tersebut dipimpin oleh Kepala Satuan Tugas Bantuan Operasi (Kasatgas Banops) Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Bambang Widiatmoko, S.H., M.H., didampingi para kasatgas lainnya. Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda rutin Satgas Ops Damai Cartenz-2026 dalam memastikan pelaksanaan tugas pengamanan berjalan optimal di wilayah Papua.

Selain melakukan pengecekan pos dan personel, rombongan Satgas Ops Damai Cartenz-2026 juga melaksanakan silaturahmi dengan jajaran TNI di Poskotis 431 Kostrad Den 4 Rajawali. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan patroli gabungan TNI-Polri di Distrik Serambakon sebagai bentuk sinergi dalam menjaga stabilitas keamanan.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kegiatan asistensi ini merupakan wujud perhatian pimpinan terhadap personel yang bertugas di lapangan.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Satgas Ops Damai Cartenz-2026 untuk terus menjaga solidaritas, memperkuat sinergi TNI-Polri, serta memberikan perhatian dan dukungan langsung kepada personel yang bertugas di wilayah Papua dengan berbagai tantangan medan dan dinamika keamanan,” ujar Brigjen Faizal.

Ia menambahkan, kehadiran pimpinan di lapangan diharapkan mampu meningkatkan semangat, loyalitas, serta profesionalisme personel dalam menjalankan tugas pengamanan demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menekankan pentingnya membina hubungan yang harmonis antar satuan tugas maupun dengan jajaran kepolisian kewilayahan.

“Hubungan yang baik antar satgas, serta antara Ops Damai Cartenz dengan jajaran Polres di wilayah Papua, menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Sinergi yang solid akan memperkuat koordinasi, mempercepat penanganan situasi, dan menjaga stabilitas keamanan secara berkelanjutan,” jelas Kombes Adarma.

Melalui kegiatan asistensi dan patroli gabungan ini, Satgas Ops Damai Cartenz-2026 menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kondusivitas keamanan di Kabupaten Pegunungan Bintang dan wilayah Papua secara umum, dengan mengedepankan kerja sama, profesionalisme, serta pendekatan humanis kepada seluruh elemen masyarakat.