Bontang – Polres Bontang menangani dugaan peristiwa tabrak lari yang terjadi di Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, pada Kamis, 1 Januari 2026. Peristiwa tersebut melibatkan seorang terduga yang masih berstatus anak di bawah umur. Saat ini, aparat Kepolisian terus melakukan pendalaman guna mengungkap kronologi kejadian secara menyeluruh.

Kapolres Bontang melalui Kasat Lantas AKP Purwo Asmadi menjelaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan mengedepankan prinsip perlindungan hak anak tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi korban.

> “Negara hadir untuk menegakkan hukum sekaligus menjamin masa depan generasi muda. Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan secara humanis, profesional, dan mengutamakan pembinaan sebagaimana amanat Undang-Undang”.

Lebih lanjut disampaikan, pemeriksaan terhadap terduga dilakukan dengan pendampingan orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan, dan penasihat hukum. Identitas anak juga tidak dipublikasikan guna menjaga hak privasi dan perkembangan psikologis yang bersangkutan.

Pihak kepolisian tetap mengupayakan langkah diversi atau penyelesaian perkara di luar pengadilan apabila memenuhi syarat hukum. Diversi dimaksudkan untuk mendorong tanggung jawab, pemulihan bagi korban, serta pembinaan terhadap anak agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara ini kepada Kepolisian. Setiap tahapan dilakukan secara transparan, profesional, dan berlandaskan hukum yang berlaku,” jelas Kasat Lantas

Humas Polres Bontang

Padang Pariaman — Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Barat merampungkan pembangunan jembatan darurat yang menghubungkan Nagari Kataping dengan Nagari Sungai Buluah, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Jembatan ini dibangun sebagai upaya pemulihan akses transportasi masyarakat yang sempat terputus akibat kondisi darurat, Selasa (6/1/2026).

Pembangunan jembatan darurat tersebut dilaksanakan oleh 27 personel Sat Brimob Polda Sumbar di bawah pimpinan IPDA Arumzein, selaku Paurlat Subbag Lat Sat Brimobda Sumbar. Sejak awal pengerjaan, personel Brimob bekerja secara intensif agar jembatan dapat segera difungsikan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Jembatan ini memiliki peran vital karena menjadi satu-satunya akses penghubung antar nagari yang digunakan oleh sekitar 3.000 jiwa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, hingga akses menuju layanan kesehatan.

Selain sebagai jalur transportasi, jembatan darurat tersebut juga difungsikan sebagai jalur evakuasi bagi warga sekitar.

IPDA Arumzein menyampaikan bahwa hingga saat ini progres pembangunan jembatan telah mencapai 100 persen dan siap digunakan oleh masyarakat.

“Alhamdulillah, progres pembangunan jembatan darurat ini sudah mencapai 100 persen. Jembatan ini kami siapkan agar masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan lancar,” ujar IPDA Arumzein.

Ia menegaskan, pembangunan dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme serta semangat kemanusiaan, mengingat pentingnya akses tersebut bagi kehidupan warga.

“Personel Brimob bekerja dengan penuh dedikasi karena jembatan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kami berharap keberadaan jembatan darurat ini dapat membantu memulihkan aktivitas warga dan memperlancar mobilitas antar nagari,” tambahnya.

Sat Brimob Polda Sumbar memastikan akan terus hadir dan bergerak cepat dalam setiap kondisi darurat sebagai wujud nyata pengabdian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam membantu pemulihan infrastruktur dan keselamatan warga.

Aceh Tamiang — Polri terus menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat pascabencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Sejak awal bencana hingga masa pemulihan saat ini, Polri memfokuskan langkah cepat pada pemenuhan kebutuhan paling mendasar warga, yakni ketersediaan air bersih yang sempat terganggu akibat banjir.

Melalui upaya terukur dan berkelanjutan, Polri membangun serta mengaktifkan ratusan sumur bor air bersih di berbagai titik strategis agar masyarakat terdampak dapat kembali menjalani aktivitas sehari-hari secara layak, aman, dan sehat.

Hingga Senin, 5 Januari 2026 pukul 23.00 WIB, Polri telah membangun 177 titik sumur bor air bersih di Kabupaten Aceh Tamiang yang tersebar di 12 kecamatan dan 66 desa. Seluruh sumur tersebut telah aktif dan dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Pembangunan dilakukan di berbagai lokasi, mulai dari tempat ibadah, sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, kantor pemerintahan, area publik, permukiman warga, hingga lokasi pengungsian.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan bahwa penyediaan air bersih menjadi prioritas utama Polri dalam fase pemulihan pascabencana.

“Polri bergerak cepat memastikan masyarakat terdampak banjir dapat kembali mengakses air bersih. Pembangunan sumur bor ini difokuskan di fasilitas publik dan permukiman warga agar manfaatnya bisa dirasakan secara luas,” ujar Brigjen Trunoyudo, Selasa (6/1/2026).

Menurutnya, ketersediaan air bersih sangat penting untuk mendukung pemulihan kehidupan masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga kesehatan lingkungan.

“Kami ingin memastikan proses pemulihan berjalan lebih cepat. Dengan akses air bersih yang memadai, masyarakat bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa seluruh sumur bor yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan nyata pascabencana.

“Ini adalah komitmen Polri agar setiap bantuan yang diberikan benar-benar dirasakan langsung oleh warga terdampak,” tegasnya.

Secara keseluruhan, di Provinsi Aceh Polri menargetkan pembangunan 400 titik sumur bor air bersih, dengan rincian 300 titik di Kabupaten Aceh Tamiang dan 89 titik di kabupaten/kota lainnya. Hingga saat ini, total 208 titik sumur bor telah terealisasi di wilayah hukum Polda Aceh, dengan sebagian besar sudah aktif dan dimanfaatkan masyarakat.

Rincian pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang mencakup 48 titik di tempat ibadah, 62 titik di sarana pendidikan, 18 titik di fasilitas kesehatan, 14 titik di kantor pemerintahan, 31 titik di permukiman warga, 2 titik di area publik, serta 2 titik di lokasi pengungsian. Dari total tersebut, terdapat 3 sumur dalam dengan kedalaman 60 hingga 100 meter dan 160 sumur dangkal dengan kedalaman 20 hingga 40 meter.

Selain Aceh Tamiang, Polri juga membangun sumur bor di sejumlah wilayah lain, antara lain 9 titik di Aceh Utara, 7 titik di Kota Langsa, 9 titik di Aceh Timur, serta masing-masing 1 hingga 2 titik di Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Barat, Nagan Raya, dan Aceh Singkil.

Polri memastikan pembangunan sumur bor air bersih di Aceh akan terus dilanjutkan hingga seluruh target terpenuhi. Langkah ini menjadi wujud nyata kehadiran negara melalui Polri dalam melindungi dan melayani masyarakat, sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan warga pascabencana banjir bandang, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang.