Sorotan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Yayasan Kemala Bhayangkari sebagai salah satu mitra penyelenggara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditempatkan secara lebih adil dan proporsional agar kritik kebijakan publik tidak berubah menjadi stigma institusional.

Penarikan kesimpulan yang menyiratkan konflik kepentingan semata-mata karena keterkaitan yayasan tersebut dengan keluarga pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berisiko melampaui batas analisis hukum dan tata kelola yang sehat.

Yayasan Kemala Bhayangkari merupakan badan hukum swasta yang telah lama dikenal sebagai organisasi sosial pendamping Polri, dengan mandat utama di bidang kesejahteraan, pendidikan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

Keberadaan istri pejabat Polri sebagai pengurus atau pembina yayasan bukanlah anomali, melainkan praktik yang lazim dan terbuka, sebagaimana juga ditemukan pada organisasi sejenis di lingkungan aparatur negara. Dalam kerangka hukum administrasi, fakta tersebut tidak otomatis memenuhi konflik kepentingan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara tegas menyatakan bahwa konflik kepentingan mensyaratkan adanya penggunaan kewenangan jabatan publik untuk menguntungkan kepentingan pribadi atau pihak tertentu.

Dalam konteks Yayasan Kemala Bhayangkari, tidak terdapat bukti bahwa Kapolri, Wakapolri, maupun pejabat Polri lainnya menggunakan kewenangan institusionalnya untuk mempengaruhi proses verifikasi, penunjukan, atau pengelolaan anggaran MBG demi kepentingan yayasan tersebut.

Tanpa pembuktian atas penggunaan wewenang itu, maka tuduhan konflik kepentingan kehilangan dasar hukumnya.

Menyamakan Yayasan Kemala Bhayangkari dengan praktik patronase juga mengandung kelemahan konseptual. Patronase, dalam pengertian kebijakan publik, mensyaratkan adanya pertukaran keuntungan materi atau akses sumber daya negara dengan loyalitas politik.

Yayasan Kemala Bhayangkari bukan entitas politik, tidak berfungsi sebagai alat mobilisasi pemilu, dan tidak memiliki posisi dalam struktur kekuasaan formal. Menyematkan label patronase pada organisasi sosial semacam ini tanpa menunjukkan adanya pertukaran kepentingan politik yang nyata justru meruntuhkan makna patronase itu sendiri.

Pelibatan Yayasan Kemala Bhayangkari dalam pelaksanaan MBG juga tidak dapat dilepaskan dari konteks kapasitas kelembagaan. Dengan jaringan hingga tingkat daerah, pengalaman panjang dalam kegiatan sosial, serta kedekatan struktural dengan satuan kepolisian di suatu wilayah, yayasan ini memiliki keunggulan operasional dalam hal distribusi, pengawasan lapangan, dan koordinasi.

Dalam kebijakan publik berskala nasional dengan risiko logistik tinggi seperti MBG, pertimbangan kapasitas sering kali menjadi faktor utama, bukan afiliasi personal.

Masalah lain dalam narasi kritik tersebut adalah kecenderungan mencampuradukkan hubungan keluarga dengan otoritas kekuasaan. Dalam sistem hukum, hubungan keluarga baru menjadi relevan jika berujung pada tindakan melawan hukum atau pelanggaran prosedur.

Jika sekadar hubungan keluarga dijadikan dasar pengamatan, maka hampir seluruh aktivitas sosial yang melibatkan keluarga pejabat negara akan berada dalam bayang-bayang tuduhan, sebuah pendekatan yang tidak sejalan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Kritik terhadap program MBG tentu saja sah dan bahkan diperlukan, terutama mengingat besarnya anggaran publik yang dikelola. Namun kritik yang efektif harus dibangun atas temuan pelanggaran konkret, seperti penyimpangan prosedur, ketidaksesuaian standar, atau aliran manfaat yang tidak sah. Tanpa itu, kritik berisiko berubah menjadi generalisasi yang justru merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan negara.

Menyoroti Yayasan Kemala Bhayangkari sebagai sebuah persoalan dalam tata kelola MBG tanpa bukti penyalahgunaan kewenangan oleh pimpinan Polri tidak hanya tidak adil bagi yayasan tersebut, tetapi juga mengurangi kualitas kritik itu sendiri.

Dalam negara hukum, yang perlu dipersoalkan adalah tindakan dan pelanggaran nyata, bukan sekadar siapa memiliki hubungan dengan siapa. Kritik kebijakan publik akan jauh lebih bermakna jika diarahkan pada perbaikan sistem dan prosedur, bukan pada asumsi yang bertumpu pada hubungan pribadi semata.

Bireuen – Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polres Bireuen kembali menunjukkan komitmennya dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana banjir. Sejumlah personel Polres Bireuen mulai melaksanakan kegiatan gotong royong (korve) pembersihan lingkungan di UPTD SMA Negeri 1 Peusangan, Desa Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, pada Senin(29/12/2026).

Sekolah tersebut merupakan salah satu fasilitas pendidikan yang terdampak banjir akibat tingginya curah hujan dalam beberapa waktu terakhir. Pasca surutnya air, sisa lumpur dan material banjir masih mengendap di sejumlah titik lingkungan sekolah sehingga membutuhkan penanganan cepat agar aktivitas belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.

Dalam kegiatan tersebut, personel Polres Bireuen secara bersama-sama membersihkan halaman sekolah, saluran air, serta area sekitar ruang belajar. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan sekaligus memastikan sarana dan prasarana sekolah kembali layak dan aman digunakan.
Selain melaksanakan pembersihan, personel Polres Bireuen juga berkoordinasi dengan pihak sekolah dan masyarakat setempat dalam rangka mempercepat pemulihan pascabencana. Petugas turut menyampaikan imbauan kepada warga agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan, khususnya apabila intensitas hujan kembali meningkat.
Kegiatan gotong royong ini dihadiri oleh sejumlah pejabat dan personel Polres Bireuen, antara lain Kasat Resnarkoba Polres Bireuen, Kasi Humas Polres Bireuen, Kasubag Faskon Bag Log Polres Bireuen, Paur Subbag Watpers Bag SDM Polres Bireuen, serta didukung partisipasi aktif masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek keamanan, tetapi juga dalam pemulihan pascabencana. Dengan selesainya pembersihan lingkungan sekolah, UPTD SMA Negeri 1 Peusangan diharapkan dapat segera digunakan kembali untuk mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar para siswa pada hari Senin(05/01/2026).

Langsa – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali menegaskan komitmennya dalam pemulihan pascabencana alam, khususnya pada sektor pendidikan. Melalui aksi kemanusiaan, personel Polres Langsa bersama Dewan Guru SMP Negeri 2 Langsa melaksanakan kegiatan bakti sosial pembersihan lingkungan sekolah yang terdampak banjir di Kota Langsa, Provinsi Aceh.

Banjir akibat curah hujan ekstrem yang terjadi pada 26–27 November 2025 mengakibatkan genangan air dan lumpur di sejumlah wilayah, termasuk halaman serta ruang-ruang belajar SMP Negeri 2 Langsa. Meski banjir telah surut, sisa lumpur yang menutupi area sekolah berpotensi menghambat proses belajar mengajar.
Sebagai bentuk kepedulian dan respons cepat terhadap kondisi tersebut, pada Senin (29/12/2025) personel Polres Langsa turun langsung ke lokasi memulai pembersihan. Dengan peralatan sederhana seperti cangkul, sekop, dan kereta dorong, personel Polri bersama para guru bergotong royong membersihkan lumpur di halaman dan ruang kelas agar sarana pendidikan dapat segera difungsikan kembali.

Kegiatan aksi kemanusiaan ini mendapat apresiasi dari pihak sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Langsa, Abdul Muthalib, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kepedulian Polri pada hari minggu(04/01/2026).
“Saya mengucapkan terima kasih, Polri untuk masyarakat, khususnya personel Polres Langsa yang pada hari ini sudah bersedia hadir membantu bergotong royong membersihkan lumpur pasca bencana banjir bandang di halaman dan ruang-ruang belajar SMP Negeri 2,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan tersebut sangat berarti bagi keberlangsungan pendidikan para siswa.
“Insyaallah dengan adanya bantuan dari Polri, anak bangsa di SMP Negeri 2 Langsa siap untuk belajar kembali pada tanggal 5 Januari 2026. Terima kasih Polri, khususnya Polres Langsa,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolres Langsa AKBP Mughi Prasetyo Habrianto, S.I.K., melalui Kasat Binmas Polres Langsa AKP Budi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dan kepedulian Polri dalam penanganan pascabencana, sekaligus wujud nyata dukungan terhadap dunia pendidikan.

Polres Langsa, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan instansi terkait dan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana serta pemulihan pascabencana, sehingga fasilitas dan sarana pendidikan dapat segera digunakan kembali dan proses belajar mengajar berjalan normal.

Bontang – Soliditas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Bontang kembali terlihat dalam pelaksanaan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Bontang, yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Senin (5/1/2026).

Polres Bontang yang diwakili Ps. Kabag Ren AKP Karno, hadir mewakili Kapolres sebagai wujud dukungan Polri terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kegiatan ini dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, serta para camat se-Kota Bontang.

Kapolres Bontang melalui Ps Kabag Ren menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam kegiatan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sinergi lintas sektor untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

> “Sinergi Forkopimda adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang kuat dan wilayah yang aman. Polres Bontang siap mendukung Pemerintah Kota Bontang dalam setiap kebijakan dan program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat”.

Pelantikan dipimpin Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Sp.OG, diawali dengan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan pakta integritas, serta penyampaian arahan kepada pejabat yang dilantik agar bekerja profesional dan bertanggung jawab.

Humas Polres Bontang