Bontang – Pada hari Selasa, 16 Desember 2025, sekitar pukul 09.30 WITA, Bhabinkamtibmas Kelurahan Bontang Baru, Aiptu Purnomo, anggota Polsek Bontang Utara, Polres Bontang, melaksanakan kegiatan kunjung sambang warga binaan.

Kegiatan sambang tersebut dilaksanakan di Jalan A. Wang Long RT 07, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, dengan bertatap muka langsung bersama warga atas nama Bapak Heru.

Dalam kegiatan tersebut, Bhabinkamtibmas menyampaikan pesan-pesan dan imbauan kamtibmas kepada warga, di antaranya mengajak masyarakat untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai bentuk tindak kriminalitas, serta tidak ragu untuk melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitar.

Selain itu, warga juga diimbau untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan aparat kepolisian guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Kegiatan sambang berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban.

Hingga kegiatan berakhir, situasi keamanan di wilayah Kelurahan Bontang Baru terpantau aman dan kondusif.
HUMAS POLRES BONTANG

Timika — Wujud kepedulian terhadap perekonomian masyarakat lokal terus ditunjukkan oleh personel Operasi Damai Cartenz-2025. Pada Selasa (16/12/2025) sore, personel Satgas Humas berbelanja produk lokal asli Papua di wilayah Timika, Papua Tengah.

Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Iptu I Gde Pradana Sthirabudhi, S.Ds., dengan menyambangi langsung para perajin dan pedagang lokal. Dalam hal tersebut, personel Satgas Humas Ops Damai Cartenz membeli patung kecil khas Papua serta tas noken hasil anyaman tangan masyarakat setempat.

Salah satu lokasi yang dikunjungi berada di Jalan SP 5, yang dikenal sebagai sentra pembuatan tas noken.

Di lokasi ini, Iptu I Gde Pradana Sthirabudhi berinteraksi langsung dengan para mama-mama Papua, termasuk Elsa Nawiyuta atau yang akrab disapa Mama Elsa, selaku ketua kelompok pengrajin anyaman tas noken di wilayah tersebut. Kehadiran aparat disambut hangat dan penuh keakraban oleh masyarakat.

Selain itu, dilanjutkan di kawasan Jalan Belibis atau Bundaran Emeneme Timika. Di lokasi tersebut, personel kembali membeli tas noken sebagai bentuk dukungan nyata terhadap produk UMKM lokal Papua.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa hal ini merupakan bagian dari strategi pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas di Papua.

“Melalui hal sederhana seperti berbelanja produk lokal, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Ops Damai Cartenz tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga memberikan dukungan nyata terhadap kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal,” ujar Brigjen Pol. Faizal Ramadhani.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menegaskan bahwa dukungan terhadap pelaku usaha lokal merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan dan kedekatan antara aparat dan masyarakat.

“Dukungan ini menunjukkan bahwa kami hadir di tengah masyarakat tidak hanya sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai mitra dan sahabat yang peduli terhadap kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat Papua,” ungkap Kombes Pol. Adarma Sinaga.

Ia menambahkan, interaksi langsung yang humanis diharapkan mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.

“Dengan terjalinnya hubungan yang harmonis, stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat berjalan seiring,” tambahnya.

Sementara itu, Masyarakat Papua yang berjualan mengaku senang dengan Kehadiran aparat di tengah aktivitas ekonomi masyarakat dinilai memberikan semangat, rasa aman, serta harapan bagi keberlangsungan usaha kecil mereka.

Satgas Ops Damai Cartenz-2025 kembali menegaskan komitmennya untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis, sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal demi terwujudnya Papua yang aman, damai, dan sejahtera.

Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri bersama Kejaksaan Agung menegaskan komitmen untuk menuntaskan penanganan dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang diduga melibatkan sebuah korporasi.

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni menyampaikan bahwa pihaknya telah memaparkan berbagai fakta lapangan serta keterangan ahli untuk memperkuat pembuktian dalam proses hukum selanjutnya.

“Kami sebagai penyidik telah menyampaikan banyak hal terkait fakta-fakta di lapangan dan keterangan ahli yang sangat berguna untuk menunjang pembuktian nanti” ujar Brigjen Pol. Irhamni.

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam menegakkan hukum. Pemerintah, kata dia, telah mengerahkan sumber daya terbaik, guna mengungkap perkara secara menyeluruh.

“Kami tentunya mewakili pemerintah, yang telah menyediakan sumber daya yang luar biasa untuk menangani kasus ini” tegasnya.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Irhamni menjelaskan bahwa para pelaku akan dijerat dengan berbagai pasal serius, mulai dari tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang, hingga pertanggungjawaban pidana baik secara perorangan maupun korporasi.

Sejalan dengan hal tersebut, Direktur Jampidum Kejaksaan Agung, Dr. Sugeng Riyanta menyatakan bahwa Kejaksaan telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari penyidik Dittipidter Bareskrim Polri terkait perkara tersebut.

“Kami menginformasikan bahwa Kejaksaan sebagai penuntut umum sudah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik Dittipiter terkait dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang terjadi di sekitar Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah yang melibatkan sebuah korporasi,” kata Sugeng.

Ia menegaskan bahwa unsur pidana dalam perkara ini telah terpenuhi secara nyata, baik dari sisi peristiwa, alat bukti, maupun korban yang terdampak.

“Kami sepakat bahwa peristiwa pidana ini sudah jelas, bukti-buktinya nyata, peristiwanya nyata, dan korbannya nyata. Tugas kami sebagai penegak hukum adalah untuk memfaktakan ini menjadi fakta yuridis dan membawa perkara ini ke pengadilan,” ujarnya.

Menurut Sugeng, fokus utama penuntutan tidak hanya pada pemidanaan, tetapi juga pada pertanggungjawaban korporasi dalam pemulihan kerusakan lingkungan akibat bencana yang ditimbulkan.

“Yang utama adalah kami ingin meminta pertanggungjawaban dari pihak korporasi terkait pemulihan kerusakan akibat bencana ini. Kerugian yang ditimbulkan luar biasa, dan kerusakan lingkungan juga sangat besar. Kami akan mengoptimalkan proses ini dan meminta pertanggungjawaban dari korporasi atas kerugian lingkungan yang ditimbulkan,” tegasnya.

Kejaksaan Agung optimistis penanganan perkara ini dapat diselesaikan secara profesional dan transparan, serta mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Kami yakin perkara ini akan bisa kami tuntaskan dan memenuhi harapan masyarakat untuk keadilan,” pungkas Sugeng Riyanta.

Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meraih peringkat pertama nasional dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Monev KIP) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) RI. Polri memperoleh nilai 98,90 dengan predikat Informatif, tertinggi pada kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LNNK).

Capaian tersebut menjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, ketika Polri berada di peringkat kedua. Hasil ini juga menempatkan Polri sebagai badan publik dengan tingkat keterbukaan informasi yang paling unggul dibandingkan lembaga negara nonkementerian lainnya.

Pada acara penganugerahan Anugerah KIP 2025, penghargaan tertinggi Arkana Wiwarta Prajanugraha sebagai Badan Publik Terbaik Nasional diterima oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan tersebut, Wakapolri didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho beserta jajaran Divhumas Polri.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja kolektif seluruh jajaran dan dukungan berbagai pihak terhadap peningkatan layanan informasi publik di lingkungan Polri. “Alhamdulillah Polri meraih peringkat 1 setelah sebelumnya peringkat 2, terima kasih atas masukan dan koreksi yang terus diberikan; ini menjadi apresiasi sekaligus tantangan dan tanggung jawab bagi seluruh rekan-rekan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik,” ujar Kapolri.

Penilaian Monev KIP 2025 dilakukan melalui rangkaian tahapan, mulai dari penilaian mandiri, verifikasi faktual, uji akses, presentasi publik, hingga penetapan hasil akhir. Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Dr. Donny Yoesgiantoro, menilai capaian Polri mencerminkan kinerja yang konsisten dan terukur dalam penyelenggaraan layanan informasi publik, sekaligus menunjukkan penerapan prinsip transparansi secara menyeluruh.

Dengan hasil tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola layanan informasi publik yang akuntabel, mudah diakses, dan responsif, sebagai bagian dari upaya menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Jakarta — Keberhasilan Polri meraih penghargaan tertinggi dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dinilai sebagai hasil konkret dari reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten dan terintegrasi di lingkungan Polri.

Penghargaan Arkana Wiwarta Prajanugraha diterima dalam kegiatan Anugerah Keterbukaan Informasi Badan Publik & Launching Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2025 yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (15/12). Penghargaan tersebut diterima oleh Kapolri Jend Pol Listyo Sigit Prabowo yang diwakili oleh Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, dan didampingi Kadivhumas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, beserta jajaran Divhumas Polri dan pengelola layanan informasi.

Kehadiran pimpinan Polri beserta unsur kehumasan dan PPID tersebut mencerminkan keseriusan institusi dalam menguatkan keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan tata kelola organisasi yang modern.

Komisi Informasi Pusat RI menilai Polri berhasil membangun sistem layanan informasi publik yang terstruktur melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kualitas layanan, serta optimalisasi digitalisasi. Capaian tersebut menjadikan Polri sebagai teladan nasional bagi badan publik lain dalam mendorong praktik transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.