Bali – Keuskupan Denpasar menilai Polri berhasil mengamankan World Water Forum (WWF) Ke-10. Keuskupan menilai peserta merasa puas adanya pelayanan Polri.

“Setelah saya melihat, mendengar, Polri telah melakukan segalanya dengan bagus. Sehingga pertemuan ini berlangsung dengan aman dan pasti para peserta puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh Polri,” kata Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Denpasar Romo Yosef Wora, Rabu (22/5/2024).

Karena kesuksesan amankan WWF Romo Yosef berharap kolaborasi Polri dengan TNI terus solid. Terlebih kedepan ada forum-forum selain WWF.

“Kalau pertemuan ini berhasil, kiranya TNI-Polri tetap solid untuk melakukan tugas pengamanan di pertemuan-pertemuan berikutnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Polri bersama TNI melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di Gelanggang Olahraga (Gor) Yudomo, Kepaon, Denpasar, Bali, Jumat (17/5). Agenda tersebut dipimpin oleh Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan.

“TFG dilaksanakan untuk memberikan gambaran secara detail terhadap tugas dan fungsi pengamanan yang dilakukan personel di lapangan,” ujar Kapolri sebagaimana dikutip dari Instagram resmi @listyosigitprabowo.

Kapolri mengatakan, TNI-Polri telah mengantisipasi gangguan keamanan dan situasi kontijensi. Hal ini dilakukan agar WWF berjalan aman dan lancar.

“Kami telah mempersiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan serta situasi kontijensi agar penyelenggaraan WWF ini dapat berjalan aman dan lancar,” katanya.

Lebih lanjut, Kapolri memastikan seluruh unsur pengamanan WWF dapat berjalan dengan baik. “Kami memastikan seluruh unsur pengamanan baik personel, sarana prasarana, dan metode pengamanan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.

Kapolri mengajak seluruh pihak untuk menyukseskan agenda internasional ini. Kapolri menilai kesuksesan WWF merupakan salah satu pijakan menuju Indonesia Emas 2045.

“Mari bersama sukseskan WWF ke-10 di Bali, sebagai salah satu pijakan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.

Polri terlibat dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Penyelenggaraan event internasional yang dihadiri beberapa kepala negara dan delegasi sejauh ini terbilang cukup aman dan sukses.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, keberhasilan Polri mengamankan penyelenggaraan KTT WWF tak terlepas dari persiapan yang matang.

“Bapak Kapolri selalu menginstruksikan ke Kaops Puri Agung dengan konsep perencanaan dengan matang termasuk bagaimana manajemen risiko dalam operasional kepolisian dan bagaimana mengantisipasinya, maka implementasi saat ini alhamdulilah situasi baik kondusif dan terselenggara dengan lancar,” kata Trunoyudo di Bali, Rabu (22/5/2024).

Kemudian, kata Trunoyudo, konsep operasi pengamanan yang dilakukan Polri adalah operasional terpadu sinergi antara Paspampres, TNI, dan Stakeholder Kementerian Lembaga.

“Kemudian di ruangan inilah (command center) dilakukan dinamisator oleh Kaposko yang kemudian bagaimana menggerakan seluruh pola pengamanan baik itu secara internal dengan satgas yang ada di Operasi Puri Agung serta pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Trunoyudo yang juga menjabat Kasatgas Humas Operasi Puri Agung menyampaikan beberapa apresiasi dari tokoh masyarakat, agama, adat di Bali termasuk delegasi dan beberapa pimpinan Kementerian Lembaga dengan keramahan yang dilakukan anggota Polri dalam pengamanan.

Menurutnya, keramahan ini juga berasal dari masyarakat Bali yang memberikan suatu pengertian dan menjadi kultur ramah tamah sehingga delegasi juga nyaman.

“Selain sinergi dan kolaboratif juga tidak luput dari tokoh-tokoh di Bali sehingga situasi menjadi nyaman dan lancar,” katanya.

Mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menuturkan, pengamanan yang dilakukan Polri dalam penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ini adalah agenda rutin kepolisian setiap adanya event internasional di Indonesia.

“Polri selalu dilibatkan dalam event-event internasional tidak hanya di bali. Polri juga mengamankan event di Jakarta, Danau Toba dan berbagai event internasional. Tentu menjadi kewajiban tugas pokok, fungsi dan peran Polri,” ucapnya.

Harapannya, dengan adanya penyelenggaraan event WWF ini, Trunoyudo mengatakan generasi muda dapat melestarikan dan merawat alam serta air di masa mendatang.

“Untuk harapan tentu menjadi isu krusial salah satunya air. Menuju Indonesia emas generasi muda menjadi saksi sejarah sehingga ke depan Presiden Indonesia mengharapkan generasi penerus bisa melestarikan dan merawat alam dan air secara khususnya,” katanya.

Proses penerimaan RIM terpadu Tahun Anggaran 2024 di Papua menarik perhatian banyak pendaftar secara daring yang mencapai total 13.949 orang. Data tersebut berdasarkan data Sekretariat Subbagdiapers Biro SDM Polda Papua.

Hal tersebut langsung mendapat apresiasi tinggi dari para tokoh di Papua. Ondoafi atau Kepala Suku Sosiri Boas Asa Henock menyatakan, dukungan dan apresiasi atas program penerimaan 2.000 Bintara Polri di lingkungan Polda Papua. Apalagi, kata dia, ada kuota khusus bagi anak kepala suku atau ondoafi dan penerimaan itu juga diutamakan kepada Orang Asli Papua (OAP) .

“Program ini merupakan bentuk penghormatan dari Polri terhadap para ondoafi dan kepala suku di Papua,” kata Ondoafi Sosiri Boas Asa Henock di Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin, (20/5/2024).

Ia mengatakan walaupun ada kekhususan namun proses pelaksanaan perekrutan calon Bintara Polri nanti bisa dilakukan sesuai prosedur. Daripada itu, Fredikus Gebze selalu Tokoh masyarakat pemangku adat mengimbuh atas apresiasi Kapolri terhadap penerimaan Polri pada OAP ini

“Dalam rangka rekrutmen ini, Kepolisian Republik Indonesia memberikan kemudahan untuk kami, mari kita sambut kita ikuti prosedur. oleh karena itu, anak anak Papua harus siap menjaga kehormatan dan sikap dan betul betul siap untuk menjadi Anggota Polri, karena penerimaan Polri melalui Polda Papua itu Bersih, Transparan dan Akuntabel dan humanis.” Kata Fredikus Gebze

Menurutnya, perekrutan Akpol Bintara dan Tamtama Polri baru dalam jumlah besar tersebut dengan memprioritaskan anak asli Papua merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi yang besar dari negara dan pemerintah saat ini kepada masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Yustina Pangrasia, selaku Sekretaris Pansus Avirmasi Prov. Papua Selatan memberikan apresiasi penuh atas rekrutmen Polri terhadap orang asli Papua.

“Sistem BETAH yang dilakukan Bersih, Transparan dan Akuntabel dan humanis kami sangat yakin dan berlaku, Terimakasih Bapak Kapolri atas kesempatan yang baik kepada kami orang Papua, dengan itu kami bisa mengabdi dan siap menjadi garda terdepan Indonesia” urai Yustina Pangrasia.

Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Papua juga selaku Tim Pengawas Eksternal Rekrutmen Polri Polda Papua , Frit B. Ramandey. S.Sos., M.H juga memberi apresiasi kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang memberikan kebijakan dalam penerimaan Bintara Polri dengan kuota 10.000. Ini Hal ini juga terkait rekrutmen Polisi Tahun 2024 yang mengalami inovasi dengan beberapa kemudahan

“Polda Papua telah membuka Sub Panda di Timika sebagai sebuah terobosan untuk mempermudah anak-anak Papua Dalam proses rekrutmen di Jayapura maupun yang berada di Timika,” ungkap Frits Ramandey.

Dikatakannya, hal yang lain adalah ada kebijakan afirmatif dimana penurunan dari usia 21 tahun menjadi 25 tahun adalah sebuah kebijakan afirmatif Mabes Polri untuk merekrut anak-anak Papua.

“Selain itu darii seluruh tahapan seleksi Polda Papua telah melibatkan unsur eksternal dalam rangka memastikan seluruh tahapan-tahapan seleksi berjalan transparan dan Humanis sebagai sebuah bentuk keterbukaan terhadap proses rekrutmen itu sendiri,” jelasnya.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada bapak Kapolri yang memiliki Kebijaksanaan kearifan yang memberikan kuota 10. 000 untuk Polda Papua yang tahapannya setiap tahun 2000 Bintara Polri sebagai sebuah keberpihakan bagi orang Papua,” sambungnya.

Ketua Tim Kerja MRP Untuk Penanganan Aspirasi dan Permasalahan OAP, Benny Sweny, Sos mengungkapkan, rasa terima kasih kepada Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. yang akan merekrut 10 ribu orang untuk ditugaskan di jajaran Polda Papua, yang tersebar di empat provinsi, yakni Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Kapolri atas kebijakannya yang menambahkan kuota penerimaan anggota Polri pada Polda Papua yang telah memberikan kuota kepada Putra-putri Papua. , program rekrutmen tersebut bentuk upaya Polri memberikan pelayanan dan keamanan yang optimal kepada masyarakat Papua,” ungkapnya.

“Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kebaikan Bapak Kapolri dan semoga jasa baik ini selalu diberkati oleh Tuhan. Atas nama masyarakat Papua, kami mengucapkan terima kasih,” doanya.

Penerimaan bagi 2.000 pemuda dari empat provinsi yang berada di wilayah hukum Polda Papua ini nantinya akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah, sebab mereka nantinya akan dikembalikan ke daerah masing untuk mengabdi dan melayani masyarakatnya.

“Karena itu di setiap kesempatan kami minta tokoh masyarakat, adat dan agama untuk mempersiapkan para pemudanya yang ingin menjadi anggota Polri,” kata Kapolda Papua, Irjen Pol Fakhiri di Jayapura.

Sebelumnya, Asisten SDM Kapolri Irjen Dedi Prasetyo mendorong para kapolres di Papua aktif melakukan sosialisasi rekrutmen Polri, mengingat yang direkrut penduduk asli Papua, juga anak-anak yang lahir dan besar di Papua.

Irjen Pol Dedi menambahkan, 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Karo SDM Polda Papua, Kombes Pol. Sugandi mengatakan, jumlah pendaftar tersebut mencakup berbagai kategori jalur, mulai dari Taruna/I hingga Bintara Rekpro Disabilitas. Dari total pendaftar, sebanyak 9.411 orang telah berhasil diverifikasi oleh pihak berwenang.

“Dari pendaftar yang kami terima, 9.411 di antaranya telah melalui proses verifikasi. Mereka berasal dari berbagai jalur, dengan mayoritas pendaftar dari jalur Bintara PTU,” jelas Kombes Pol Sugandi.

Dijelaskan Kombes Pol Sugandi, bahwa pihaknya mengingatkan para calon siswa Polri untuk tidak mudah tergiur oleh tawaran jasa calo seleksi yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang. Dia menegaskan bahwa proses penerimaan Polri tidak memerlukan biaya.

“Dalam proses seleksi ini, kami berkomitmen untuk menjaga ketatnya proses dan transparansi. Kami juga mengingatkan para calon siswa agar tetap semangat, belajar dengan giat, dan tidak tergoda oleh calo. Masuk Polisi itu gratis,” tegasnya.

Diketahui, penerimaan bagi 2.000 pemuda dari empat provinsi yang berada di wilayah hukum Polda Papua ini nantinya akan berdampak positif terhadap pembangunan daerah, sebab mereka nantinya akan dikembalikan ke daerah masing untuk mengabdi dan melayani masyarakatnya.

Berdasarkan data yang ada, selama 3 tahun terakhir, Polda Papua telah merekrut 3.939 orang personil Polri, dengan rincian 2.167 personel pada 2021, 794 personel personel pada tahun 2022 dan 978 personel pada 2023.

Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Mabes Polri di kasus pembunuhan Vina sudah tepat dan meminta masyarakat menunggu hasil penyidikan.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso menyambut baik langkah pengerahan tim Bareskrim Polri sebagai asistensi penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat.

Sugeng meyakini dengan adanya bantuan dari Mabes Polri tersebut, dapat semakin mempercepat pengungkapan ketiga pelaku kasus pembunuhan Vina yang masih tersisa.

“Polri melalui Bareskrim merespon dengan sangat baik. Menurunkan tim untuk mengasistensi Polda Jawa Barat menyidik kembali kasus Vina dan Eki,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (22/5/2024).

Di sisi lain, ia menyebut Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat sebelumnya juga mempunyai rekam jejak yang baik karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan Subang yang sempat tidak terpecahkan.

“Artinya Polda Jawa Barat punya kemampuan, oleh karena itu kita dorong agar Bareskrim bisa ikut membantu Polda Jawa Barat membantu mengejar ketiga DPO,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sugeng juga mewanti-wanti agar masyarakat tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi hoaks yang beredar di media sosial terkait kasus yang terjadi pada 2016 silam.

Menurutnya penyebaran hoaks seperti itu hanya akan semakin memperkeruh keadaan dan menyulitkan proses penyidikan yang dilakukan Polda dan Bareskrim Polri.

Ia lantas meminta agar masyarakat dapat bersabar dan menunggu serta mendukung proses penyidikan yang tengah dilakukan pihak kepolisian bisa terang-benderang.

“IPW mendukung proses penyidikan yang sedang dilakukan dan mendorong masyarakat agar dalam proses ini kita menunggu hasil dari Bareskrim dan Polda Jawa Barat,” pungkasnya.