Bontang – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Bontang melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang mekanisme penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada hari Senin, 30 Maret 2026 di Kantor Polres Bontang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang jelas dan baik kepada masyarakat tentang proses penerbitan SIM.

Dalam sosialisasi tersebut, Satlantas Polres Bontang menjelaskan tentang persyaratan, prosedur, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan SIM. Mereka juga menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi kepada masyarakat yang hadir.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan mematuhi aturan lalu lintas. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan berkendara di jalan raya.

Satlantas Polres Bontang berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan lalu lintas.

Pegunungan Bintang – Personel Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan patroli sambang di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Minggu (29/3), sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan sekaligus membangun komunikasi langsung dengan masyarakat di wilayah pegunungan Papua.

Kegiatan dilakukan di sejumlah titik aktivitas warga, termasuk area permukiman dan pasar tradisional. Dalam patroli tersebut, personel berdialog dengan warga untuk mendengar langsung situasi yang mereka hadapi, mulai dari kekhawatiran terhadap gangguan keamanan hingga kebutuhan dasar dalam aktivitas sehari-hari.

Seorang warga Kiwirok yang ditemui di sekitar pasar mengungkapkan bahwa kehadiran aparat mulai dirasakan berbeda dibanding sebelumnya. “Sekarang mereka sering datang, tanya kondisi kami, bukan hanya lewat saja. Jadi kami bisa sampaikan kalau ada masalah,” ujarnya.

Kiwirok sendiri merupakan salah satu wilayah yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi tantangan keamanan, termasuk gangguan dari kelompok bersenjata yang berdampak pada aktivitas masyarakat, seperti terbatasnya mobilitas warga, aktivitas perdagangan, hingga akses layanan publik.

Dalam konteks tersebut, patroli sambang tidak hanya difokuskan pada aspek pengamanan, tetapi juga menjadi ruang interaksi. Personel terlihat membantu warga mengangkat barang dagangan, menyapa anak-anak, serta berbincang santai dengan masyarakat yang sedang beraktivitas. Interaksi sederhana ini menjadi bagian dari pendekatan yang berupaya membangun kepercayaan secara bertahap.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa pendekatan humanis diterapkan melalui kehadiran langsung aparat di tengah aktivitas masyarakat.

“Patroli sambang ini tidak hanya berorientasi pada pengamanan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun komunikasi dua arah. Personel kami turun langsung, berdialog, dan mendengar kebutuhan masyarakat agar langkah yang diambil tepat sasaran,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari langkah preventif yang disesuaikan dengan kondisi wilayah.

“Kami mengedepankan pendekatan persuasif melalui interaksi langsung. Dengan komunikasi yang terbangun, potensi gangguan keamanan dapat lebih dini diantisipasi, sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk merasa lebih aman dalam beraktivitas,” jelasnya.

Selama kegiatan berlangsung, aktivitas masyarakat seperti jual beli di pasar dan interaksi warga terpantau berjalan tanpa gangguan. Beberapa pedagang tetap membuka lapak hingga siang hari, sementara anak-anak terlihat mulai kembali beraktivitas di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka.

Patroli sambang ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk menjaga stabilitas keamanan di wilayah Pegunungan Bintang, sekaligus membuka ruang kepercayaan antara masyarakat dan aparat melalui kehadiran yang konsisten dan komunikasi yang berkelanjutan.

Semarang, 29 Maret 2026 — Sebanyak 400 siswa terbaik nasional hasil seleksi Nusantara Standard Test (NST) Tahap II dalam rangka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai berdatangan dari seluruh Indonesia ke Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang untuk mengikuti Seleksi Terpusat yang akan dilaksanakan mulai 31 Maret 2026.

SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) sebelumnya telah mengumumkan hasil NST Tahap II, yang menetapkan 400 peserta terbaik nasional untuk melanjutkan ke tahap akhir seleksi. Kehadiran para peserta di Akpol Semarang menjadi penanda dimulainya fase krusial dalam proses penjaringan calon siswa unggulan.

Dari total 3.000 peserta yang lolos NST Tahap I, sebanyak 2.644 siswa mengikuti NST Tahap II dengan tingkat partisipasi mencapai 88,13% dari seluruh provinsi di Indonesia. Hal ini mencerminkan tingginya antusiasme serta komitmen generasi muda dalam mengikuti seleksi berbasis meritokrasi.

NST Tahap II menguji kompetensi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dengan soal berbahasa Inggris, serta kemampuan Bahasa Inggris. Penilaian menggunakan pendekatan Item Response Theory (IRT) yang mengukur kemampuan peserta secara objektif, adaptif, dan presisi berdasarkan tingkat kesulitan soal.

Penetapan kelulusan dilakukan melalui merit ranking nasional, dengan tingkat persaingan yang sangat ketat. Skor peserta Top 400 berada pada rentang 630 hingga 770, jauh di atas rata-rata nasional yang berada di angka 580. Hanya sekitar 15,1% peserta yang masuk kategori 5–7 (Baik hingga Luar Biasa) berdasarkan skala prediktif International Baccalaureate (IB).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan bahwa kehadiran peserta dari seluruh Indonesia di Akpol Semarang mencerminkan semangat kompetisi sehat dan seleksi yang inklusif.

“SPMB SMA KTB bukan sekadar seleksi akademik. Sistem ini dirancang transparan, berbasis data, dan mengedepankan meritokrasi. Empat ratus peserta yang lolos adalah representasi potensi terbaik bangsa yang telah melewati standar akademik tinggi dan evaluasi yang objektif,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.

Ia menambahkan, proses seleksi yang dilaksanakan secara terpusat di Akpol Semarang memastikan standar penilaian yang sama bagi seluruh peserta. Hal ini menjadi wujud komitmen Polri dalam menghadirkan proses yang adil dan akuntabel.

Secara tidak langsung, Brigjen Pol. Trunoyudo menegaskan bahwa proses seleksi ini merupakan bagian dari Transformasi Polri Presisi, khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia unggul melalui jalur pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.

Sebanyak 400 peserta terbaik berasal dari 28 provinsi di Indonesia. Sepuluh provinsi dengan jumlah peserta terbanyak antara lain Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Riau, dan Sumatera Selatan.

Dari sisi komposisi, peserta terdiri dari 251 laki-laki (62,75%) dan 149 perempuan (37,25%). Berdasarkan asal sekolah, peserta berasal dari SMP negeri (44%), swasta kurikulum nasional (42,5%), dan swasta kurikulum internasional (13,5%). Data ini menunjukkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh latar belakang sekolah, melainkan oleh kesiapan akademik dan daya saing individu.

Pada tahap seleksi terpusat di Akpol Semarang, peserta akan menjalani rangkaian seleksi akhir yang meliputi tes akademik lanjutan, IELTS prediction test, pemeriksaan kesehatan (rikkes), tes psikologi dan penelusuran mental kepribadian (PMK), uji kesamaptaan jasmani, Leaderless Group Discussion (LGD), serta wawancara orang tua dan siswa.

Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, nantinya akan dijaring sekitar 180 peserta didik terbaik untuk menjadi siswa SMA Kemala Taruna Bhayangkara angkatan kedua.

SPMB SMA KTB 2026 menjadi momentum strategis dalam menjaring calon peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter kuat, disiplin, dan jiwa kepemimpinan. Melalui sistem pendidikan berasrama, SMA KTB diharapkan mampu mencetak generasi muda yang siap berkiprah di tingkat nasional maupun global.

Polri menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan proses seleksi yang kredibel, transparan, dan akuntabel, sekaligus memastikan informasi ini dapat segera diketahui masyarakat.

Mimika – Tokoh pemuda Suku Kamoro Papua Tengah, Edison Manikiuta, menyatakan dukungan penuh terhadap penindakan dan penegakan hukum yang dilakukan kepada Kelompok Kriminal Bersenjata yang mengganggu keamanan masyarakat di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan di Nawaripi, Kabupaten Mimika, pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 19.30 WIT, sebagai respons atas situasi keamanan yang dipicu oleh aksi kelompok kejahatan bersenjata.

Dalam keterangannya, Edison mengecam keras tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kejahatan bersenjata yang dinilai telah menimbulkan korban serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan harapan masyarakat Papua yang menginginkan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera.

Edison juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan secara tegas, profesional, dan berkeadilan oleh Satgas Operasi Damai Cartenz. Menurutnya, langkah tersebut sangat penting dalam melindungi masyarakat serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Papua.

Selain itu, ia mengapresiasi kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz yang dinilai terus hadir di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis. Pendekatan tersebut dianggap mampu membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan rasa aman di tengah situasi yang berkembang.

Lebih lanjut, Edison mengajak seluruh masyarakat Papua, khususnya di Mimika, untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh berbagai informasi yang belum tentu benar. Ia menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama dalam menciptakan kedamaian di tanah Papua.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi, dan bersama-sama menjaga persatuan serta kesatuan demi terciptanya Papua yang aman dan damai,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari tokoh pemuda dan masyarakat, diharapkan sinergi antara aparat keamanan dan warga dapat terus terjalin dengan baik, sehingga situasi kamtibmas di Papua tetap kondusif serta memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat.

Dengan adanya keputusan Panglima TNI yang menaikkan Pangkat untuk Jabatan PANGDAM JAYA dari Mayor Jenderal ke Letnan Jenderal, maka secara hukum ketatanegaraan menurut Prof. Dr. Juanda, S.H.MH, Pakar Hukum Tata Negara Esa Unggul Jakarta, seharusnya pangkat untuk jabatan KAPOLDA METRO disesuaikan dan di setarakan.

Disesuaikan dan disetarakan artinya yang saat ini Kapolda Metro Jaya ,pangkatnya Inspektur Jenderal Polisi bintang dua maka dinaikkan menjadi Komisaris Jenderal (Komjend) . Penyesuaian pangkat tersebut tentu tidak hanya pada jabatan Kapolda saja, tetapi juga dengan sendirinya jabatan jabatan di bawahnya,.misalnya Wakapolda dijabat oleh Irjend Pol bintang dua, Direktur2nya naik menjadi Brigjend Pol bintang satu.Tidak hanya jabatan jabatan yang disebutkan di atas, namun juga jabatan di tingkat Polres Polres di lingkungan Polda Metro Jaya juga perlu di mpikirkan untuk disesuaikan misalnya dari Kombes menjadi Brigjend Pol. Itu dalam persepktif harmonisasi dan sinkronisasi hukum jabatan dari kajian Hukum Ketatanrgaraan kata Prof Dr. Juanda, SH.MH.

Pemikiran tersebut agar adanya keseimbangan dan kesetaraan jabatan di lingkungan Institusi Negara atau Pemerintahan yang ruang lingkup wilayah hukumnya sama dan tingkat substansi masalah serta beban kerjanya yang tidak jauh berbeda.

Jika tidak disesuaikan pangkatnya yang setara dengan bintang tiga , maka dengan sendirinya akan berpotensi mengalami dampak psikologis struktural antar pejabat yang ada, dan juga dapat mengganggu pelaksanaan tradisi yang selama ini telah berjalan dengan baik termasuk bisa juga berpotensi pada tidak terbangunnya kordinasi yang baik dan efektif antar pejabat institusi negara/pemerintahan di wilayah DK Jakarta.

Guna mencegah jangan sampai terjadinya hambatan kordinasi dan munculnya psikologis struktural antar pejabat di wilayah hukum yang sama maka secara hukum ketatanegaran Jabatan Kapolda Metro Jaya seharusnya juga disesuaikan dan dinaikkan satu tingkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjend), tetapi itu semua tergantungkebijakan dan keputusan KAPOLRI, kata Prof Juanda yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PERADI MAJU serta Founder Treas Constituendum Institute mengakhiri pemikirannya.

Jakarta — Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri terus memperkuat penanganan kasus perjudian daring yang telah memasuki tahap lanjutan pasca berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Dalam pengungkapan tersebut, patroli siber yang dilakukan secara intensif berhasil mengidentifikasi 21 website yang terafiliasi dalam satu jaringan. Modus operandi yang digunakan menunjukkan sistem yang terorganisir, mulai dari operasional platform hingga pengelolaan aliran dana melalui berbagai rekening dan perusahaan serta penggunaan fasilitas pembayaran digital atau payment gateway

Saat ini banyak pendapat dari berbagai kalangan yang menyatakan bahwa penguatan pengawasan terhadap payment gateway menjadi langkah strategis dalam memutus rantai kejahatan siber. Tidak hanya sebagai sarana transaksi, platform pembayaran kerap dijadikan titik krusial dalam mengelola dan mendistribusikan dana hasil tindak pidana, termasuk judi online, penipuan digital, dan skema investasi ilegal.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendekatan follow the money yang disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang menekankan bahwa penelusuran aliran dana menjadi kunci utama dalam mengungkap kejahatan keuangan, termasuk praktik judi online yang memanfaatkan berbagai instrumen pembayaran digital.

Lebih lanjut, PPATK dalam berbagai analisisnya menegaskan bahwa sistem pembayaran digital kerap dimanfaatkan sebagai sarana utama dalam praktik judi online, penipuan (scam), hingga investasi ilegal. Oleh karena itu, pengawasan terhadap payment gateway, e-wallet, dan instrumen pembayaran digital lainnya perlu diperketat melalui penerapan prinsip know your customer (KYC), pelaporan transaksi mencurigakan, serta audit yang transparan.

Sementara itu, ahli TPPU Yenti Garnasih menekankan bahwa aliran dana hasil kejahatan harus diputus secara menyeluruh, sehingga tidak ada pihak yang dapat menikmati hasil tindak pidana.

Pengamat kebijakan publik Achmad Nur Hidayat turut menilai bahwa pengawasan terhadap payment gateway dan layanan keuangan digital harus dilakukan secara konsisten dan transparan, guna mencegah penyalahgunaan sistem oleh jaringan kejahatan terorganisir.

Ke depan, sinergi lintas sektor antara aparat penegak hukum, regulator, dan penyedia jasa keuangan dinilai menjadi kunci untuk memastikan sistem pembayaran digital tidak disalahgunakan. Penguatan pengawasan berbasis teknologi, peningkatan kepatuhan terhadap prinsip know your customer (KYC), serta kewajiban pelaporan transaksi mencurigakan menjadi aspek yang perlu terus diperkuat.

Dengan pendekatan yang komprehensif tersebut, diharapkan celah pemanfaatan sistem pembayaran digital dalam praktik judi online dan kejahatan siber lainnya dapat semakin dipersempit, sekaligus memperkuat integritas sistem keuangan nasional.

Pengungkapan jaringan yang melibatkan puluhan situs judi online ini tidak hanya menjadi capaian penegakan hukum, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan uang sitaan hasil judi online yang akan dirampas untuk negara.

Pengungkapan jaringan perjudian daring ini seyogyanya harus diikuti dengan tata kelola aset yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan sampai dengan tahapan eksekusi putusan pengadilan.