Bontang — Satpolairud Polres Bontang berhasil mengungkap rangkaian kasus peredaran narkotika jenis sabu di wilayah Bontang Selatan dan Bontang Utara. Pengungkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya aktivitas mencurigakan di kawasan Kelurahan Tanjung Laut Indah, yang kemudian dikembangkan hingga berhasil mengamankan sejumlah terduga pelaku beserta barang bukti narkotika dalam jumlah signifikan.

Pengungkapan pertama dilakukan pada Minggu malam, 17 Mei 2026 sekitar pukul 23.00 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jalan Belanak Bontang Selatan, Tim mengamankan terduga AR alias COP (34). Dari lokasi, ditemukan barang bukti berupa satu paket sabu dengan berat bersih 0,46 gram, satu unit timbangan elektronik model mouse, satu alat hisap sabu atau bong, serta satu unit handphone merek Vivo Y17s warna hijau metalik. Dari hasil interogasi awal, terduga AR mengaku memperoleh sabu tersebut dari AM.

Berbekal keterangan tersebut, pengembangan kasus dilakukan hingga pada Senin dini hari, 18 Mei 2026 sekitar pukul 01.30 Wita, Tim berhasil mengamankan terduga A alias R (36) dan AM (35). Dari tangan A, petugas menemukan satu paket sabu dengan berat bersih 3,69 gram, satu unit timbangan digital, satu handphone merek Infinix warna silver, plastik klip kosong, sendok takar sabu, serta kotak bekas penyimpanan. Sementara dari pengembangan terhadap AM ditemukan tiga paket besar yang berisi total 12 bungkus sabu dengan berat bersih mencapai 40,61 gram. Selain itu turut diamankan pakaian yang diduga digunakan untuk menyimpan barang haram tersebut.

Penyelidikan kemudian terus dikembangkan hingga mengarah pada pengungkapan ketiga di hari yang sama, Senin siang sekitar pukul 12.30 Wita di kawasan Gang Pesut 2, Tanjung Laut Indah. Tim mengamankan Terduga Aw (23), MFI (19), dan GD (36). Dari tangan para terduga, polisi menyita satu paket sabu dengan berat bersih 97,85 gram, tiga unit handphone, satu pipet kaca alat hisap sabu, satu jaket hoodie warna kuning hijau, serta kantong plastik hitam yang digunakan untuk menyimpan narkotika tersebut.

Kasat Polairud AKP Fahrudi mengatakan seluruh pengungkapan tersebut merupakan hasil kerja cepat anggota di lapangan yang menindaklanjuti informasi masyarakat serta melakukan pengembangan secara berantai hingga berhasil mengungkap dugaan jaringan peredaran sabu di Kota Bontang.

> “Pengungkapan ini merupakan hasil penyelidikan dan pengembangan bertahap dari satu kasus ke kasus lainnya. Dari informasi masyarakat, kami berhasil menelusuri alur distribusi hingga menemukan penyimpanan sabu dalam jumlah lebih besar. Ini bentuk komitmen Satpolairud Polres Bontang untuk terus memberantas peredaran narkotika sampai ke jaringan paling bawah maupun pemasoknya”.

Seluruh terduga pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Satpolairud Polres Bontang guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut dan akan terus melakukan pengembangan.

Humas Polres Bontang

PALEMBANG – Polda Sumatera Selatan bersama Divisi Humas Polri memperkuat kesiapsiagaan menghadapi fenomena El Nino tahun 2026 melalui langkah mitigasi terpadu guna mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), krisis pangan, hingga potensi gangguan sosial di wilayah Sumatera Selatan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Dialog Publik bertema “Strategi Pencegahan dan Mitigasi Dampak Bencana El Nino di Sumatera Selatan dalam Mewujudkan Ketahanan Lingkungan dan Keamanan Masyarakat” yang digelar di Kota Palembang, Selasa (19/5/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis lintas sektor dengan melibatkan unsur kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan perkebunan untuk menyusun langkah bersama menghadapi ancaman musim kemarau ekstrem.

Forum ini membahas penguatan sistem mitigasi dan peringatan dini guna menekan risiko karhutla, menjaga ketahanan pangan, serta melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Pengawasan kawasan gambut dan edukasi publik terkait larangan pembukaan lahan dengan cara membakar juga menjadi perhatian utama.

Langkah mitigasi ini sejalan dengan implementasi program Presisi Kapolri dan kebijakan prioritas Presiden Republik Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, perlindungan lingkungan hidup, serta ketahanan sosial masyarakat.

Dalam dialog publik tersebut, Guru Besar Universitas Sriwijaya Prof. Dr. Ishak Iskandar, M.Sc., memaparkan analisis klimatologi terkait pola pergeseran curah hujan akibat El Nino. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan Dr. Muhammad Iqbal Alisyahbana, S.STP., M.M., menjelaskan strategi penanganan kedaruratan bencana di wilayah rawan karhutla.

Paparan juga disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Sumsel Herdi Apriansyah, S.STP., M.M., serta Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Perkebunan Sumsel Herlan Kagami, S.P., M.Si., terkait restorasi lingkungan dan penguatan sektor perkebunan menghadapi musim kemarau panjang.

Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., dalam amanat tertulis yang dibacakan Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., menegaskan bahwa perubahan iklim global merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi bersama.

“Polri berkomitmen mengedepankan komunikasi publik yang transparan dan penguatan kerja sama lintas sektor. Kami tidak dapat bekerja sendiri, dukungan penuh dari dunia usaha, tokoh masyarakat, dan generasi muda sangat dibutuhkan untuk membangun budaya menjaga lingkungan tanpa membakar,” tegas Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., yang hadir mewakili Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan kesiapan jajaran Polda Sumsel dalam mendukung kebijakan pencegahan karhutla secara terpadu.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui dialog ini, seluruh elemen menyamakan persepsi agar tindakan preventif dan penegakan hukum terkait pencegahan karhutla berjalan selaras dan berdampak nyata,” ujar Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Kegiatan kemudian ditutup dengan perumusan roadmap kolaboratif yang akan menjadi acuan operasional satgas terpadu penanganan El Nino dan karhutla di wilayah Sumatera Selatan.

Mulia — Personel Pos Kulirik Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 melaksanakan patroli jalan kaki di Distrik Muara, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Selasa (19/05/2026), guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut.

Patroli dilakukan dengan menyusuri sejumlah titik pemukiman warga serta lokasi yang dinilai rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Selain melakukan pemantauan situasi keamanan, personel juga berdialog dengan masyarakat untuk menyampaikan pesan kamtibmas serta mengajak warga bersama-sama menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Kaops Damai Cartenz-2026 Irjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. mengatakan patroli rutin yang dilakukan personel di lapangan merupakan bagian dari langkah preventif untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Papua, khususnya Kabupaten Puncak Jaya.

“Kehadiran personel di tengah masyarakat merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga situasi keamanan tetap kondusif serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,” ungkap Kaops Damai Cartenz.

Ia menambahkan pendekatan humanis akan terus dikedepankan oleh personel Satgas Damai Cartenz dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan.

Sementara itu, Wakaops Damai Cartenz-2026 Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum., menyebut patroli dialogis menjadi salah satu upaya memperkuat komunikasi dan membangun kedekatan antara aparat keamanan dengan masyarakat.

“Melalui patroli rutin ini, kami berharap masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman dan tenang. Sinergi antara aparat dan masyarakat sangat penting dalam menjaga kedamaian di Papua,” ujarnya.

Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 menegaskan akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pendekatan persuasif di sejumlah wilayah guna menjaga stabilitas keamanan serta mendukung terciptanya situasi yang damai dan kondusif di Papua Tengah.

Bontang — Duka menyelimuti kawasan Pantai Malabar, Sambera Jembatan, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, setelah seorang pria lanjut usia dilaporkan tenggelam saat memasang jaring ikan di perairan pantai, Senin (18/5/2026). Respons cepat personel Polsek Muara Badak bersama warga menjadi sorotan dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di tengah kondisi arus laut yang cukup deras.

Korban diketahui berinisial I (50), seorang pekebun warga Sambera Utara, Desa Salo Cella. Berdasarkan informasi di lapangan, korban sebelumnya bersama rekannya tengah memasang jaring pukat di perairan Pantai Malabar. Saksi sempat mengingatkan agar korban tidak terlalu ke tengah karena kondisi perairan cukup dalam dan arus mulai pasang. Namun korban tetap melanjutkan aktivitasnya sebelum akhirnya tenggelam terseret arus.

Mendapat laporan dari warga, personel Polsek Muara Badak langsung bergerak menuju lokasi kejadian untuk melakukan pencarian dan membantu proses evakuasi bersama masyarakat sekitar. Setelah dilakukan pencarian, korban akhirnya berhasil ditemukan dan dievakuasi ke daratan dalam kondisi meninggal dunia. Polisi juga segera melakukan pengumpulan bahan keterangan serta penanganan awal terhadap keluarga korban.

Kapolres Bontang melalui Kapolsek Muara Badak Iptu Danang menyampaikan bahwa kehadiran Polri dalam situasi kedaruratan kemanusiaan merupakan bentuk pelayanan cepat kepada masyarakat, khususnya dalam membantu proses pencarian dan evakuasi korban musibah.

> “Begitu menerima informasi, personel langsung menuju lokasi untuk membantu warga melakukan pencarian dan evakuasi korban. Kami turut berduka cita atas musibah ini dan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di perairan, terutama saat kondisi pasang dan arus kuat,” ujar Kapolsek.

Usai proses evakuasi, pihak keluarga menerima kejadian tersebut sebagai musibah dan membuat surat pernyataan penolakan visum luar maupun autopsi. Situasi di lokasi kejadian berlangsung aman dan kondusif selama proses penanganan berlangsung.

Humas Polres Bontang

Jakarta, 18 Mei 2026 — Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga berbagai modus penipuan yang merugikan calon jemaah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah preventif, deteksi dini, hingga penindakan terhadap dugaan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Satgas Haji Polri berhasil mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026). Pencegahan dilakukan oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta bersama Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta setelah menemukan indikasi penggunaan jalur perjalanan yang tidak sesuai ketentuan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari kerja Satgas Haji Polri yang dibentuk melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, melibatkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Kementerian Haji Republik Indonesia, otoritas Bandara Soekarno-Hatta, serta memperkuat koordinasi dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi dalam pengawasan dokumen perjalanan, validitas visa, dan pencegahan praktik penyelenggaraan haji non-prosedural.

Kolaborasi lintas negara ini dilakukan untuk memastikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia dan jemaah haji yang sah, sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk berhaji melalui modus penipuan, penyalahgunaan visa, maupun pemberangkatan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi korban.

Selain pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji dan Umroh Polri Tahun 2026 juga terus melakukan penegakan hukum terhadap berbagai laporan masyarakat. Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan. Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000.

Dalam kasus pencegahan di Bandara Soekarno-Hatta, hasil pemeriksaan awal menunjukkan para WNI tersebut mengaku akan melakukan perjalanan wisata menuju Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melalui penerbangan Batik Air rute Jakarta–Singapura. Namun, hasil pemeriksaan petugas imigrasi menemukan 31 orang memiliki visa kerja Arab Saudi jenis single entry dengan masa berlaku 90 hari.

Pendalaman lebih lanjut menemukan 5 orang mengaku akan menjalankan ibadah haji melalui jalur tertentu, sedangkan sebagian lainnya menyatakan tujuan perjalanan wisata. Satu orang diketahui berperan sebagai tour leader sekaligus manajer operasional agen perjalanan (Travel FEIGO) yang menyelenggarakan perjalanan tersebut.

Petugas turut mengamankan 32 paspor RI, 32 boarding pass penerbangan Jakarta–Singapura, serta 31 visa kerja Arab Saudi guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Adapun tindak lanjut yang dilakukan mencakup penyusunan laporan informasi, pelengkapan administrasi penyelidikan, koordinasi dengan kementerian terkait, klarifikasi terhadap pihak travel, hingga penguatan koordinasi dengan Satgas Penanganan Haji Ilegal Mabes Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menegaskan bahwa pembentukan Satgas Haji Polri merupakan bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan ibadah haji berlangsung aman, tertib, dan sesuai ketentuan.

“Pengamanan dan pengawasan haji bukan hanya menyangkut aspek penegakan hukum, tetapi bagian dari perlindungan negara terhadap masyarakat. Satgas Haji Polri hadir melalui kolaborasi bersama kementerian, lembaga terkait, dan otoritas Kerajaan Arab Saudi untuk memastikan warga negara memperoleh kepastian, keamanan, dan perlindungan dari berbagai potensi kejahatan, termasuk penipuan dan penyalahgunaan jalur keberangkatan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.

Menurut Kadiv Humas Polri, pendekatan yang dilakukan mengedepankan pencegahan sejak awal agar masyarakat tidak menjadi korban praktik ilegal yang dapat merugikan secara finansial maupun menghambat pelaksanaan ibadah.

Papua — Tokoh Muslim Papua sekaligus Ketua Takmir Masjid Raya Provinsi Papua KH. Abdul Kahar Yelipele, S.Pd.I., M.Pd.I., mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan kedamaian di Tanah Papua agar tetap aman, harmonis, dan kondusif.

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa keamanan dan kedamaian di Papua merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga masyarakat umum.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga persatuan, memperkuat rasa persaudaraan, serta bersama-sama menjaga Papua agar tetap aman dan damai,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, Satgas Operasi Damai Cartenz selama ini terus melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Papua.

Menurutnya, kehadiran Satgas Operasi Damai Cartenz di tengah masyarakat menjadi bagian dari upaya menjaga ketenteraman serta memberikan rasa aman bagi masyarakat di Tanah Papua.

“Kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada tim Damai Cartenz yang selama ini telah bekerja keras menjaga keamanan di Papua. Kehadiran mereka menjadi kebanggaan bagi masyarakat karena turun langsung di tengah masyarakat dengan tujuan menjaga Papua tetap aman dan damai,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa para pimpinan agama memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat Papua.

Karena itu, pihaknya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat untuk terus bersinergi menjaga stabilitas keamanan serta mendukung seluruh program pemerintah dalam menciptakan Papua yang damai dan sejahtera.

“Papua adalah honai kita bersama, rumah kita bersama. Sudah menjadi kewajiban seluruh masyarakat untuk menjaga dan merawat kedamaian di tanah ini,” ujarnya.

Ia menambahkan, Papua merupakan bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga seluruh masyarakat diharapkan terus menjaga persatuan dan mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di seluruh wilayah Papua.